Istimewa
Manado, Kawanuadaily.com – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2024 melakukan pembahasan bersama mitra kerja Komisi II DPRD Sulut, yaitu Bank Sulut Gorontalo (BSG), Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulut, Selasa (15/04/2025).
Pembahasan yang dipimpin langsung oleh ketua pansus, Amir Liputo, tujuannya untuk mendengar keluhan dari setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait kinerja yang tidak terealisasi, sehingga dijadikan sebuah rekomendasi.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Gubernur 2024, Eldo Wongkar, pada saat pendalaman materi LKPJ bersama Bank Sulut Gorontalo (BSG) berikan apresiasi untuk jajaran Direksi, dimana telah melakukan pencapaian perkembangan digitalisas, BSG toch telah beroperasi di sistem IOS.
Ia juga mengusulkan terkait kesejahteraan pegawai BSG. “Agar ini bisa menjadi rekomendasi, masalah tunjangan kesehatan pegawai berlaku pada November 2024, hanya dibayarkan 75 persen. Untuk itu saya berharap, agar BSG dapat membayarkan 100 persen, tutur Eldo, Selasa (15/04/2025).
Hal kedua pun ia usulkan agar dapat memberikan tunjangan pendidikan bagi pegawai yang memiliki anak sekolah.
“Dimana yang saya ketahui, pada tahun 2023 pernah diberikan oleh BSG, namum pada tahun 2024 sampai saat ini telah di tiadakan,” ucap Eldo.
Menanggapi pertanyaan dari Anggota Pansus LKPJ Eldo Wongkar, Direktur Utama (Dirut) Revino Pepah menyampaikan bahwa tunjangan kesehatan bagi pegawai itu diganti dengan biaya tunjangan kesehatan rawat jalan.
“Semua perusahan diwajibkan untuk mengikuti BPJS, dan semua pegawai kami ikutkan BPJS, tetapi pegawai tidak memanfaatkannya justru mengikuti non BPJS, kemudian di klaim di Bank. Itulah sebabnya non BPJS yang rawat jalan kami tanggung hanya 75 persen, dan jika mereka nginap dibayarkan 100 pesen” ujarnya.
Sementara anggota Pansus lainnya Feramitha Mokodompit mengatakan, Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) saya menyentil ketersediaan pupuk untuk dapil Bolaang Mongondow Raya (BMR) tolong di perhatikan.
“BMR merupakan Daerah Pemilihan (Dapil) dengan 80% sumber penghasilannya dari sektor pertanian, itu mayoritas masyarakat yang berada di BMR profesinya adalah sebagai petani, tolong diperhatikan untuk pemberian bantuan bibit, pupuk, alat-alat pertanian yang dapat menunjang pengelolaan bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan untuk pembagian pupuk, bibit, alat-alat pertanian ada pemerataan. Supaya kedepannya tidak akan menjadi masalah, apalagi setiap kami anggota DPRD Sulut turun lapangan atau melakukan reses sering disuarakan oleh masyarakat.
“Hampir setiap tahun yang di keluhkan masyarakat adalah soal pertanian. Ini bisa di seriusi oleh Dinas Pertanian Provinsi Sulut,” bebernya.
“Saya juga mendorong TAPD kedepan lebih fokus menganggarkan dan menambahkan alokasi dana untuk pemberian bantuan-bantuan pertanian serta pengadaan alat-alat pertanian yang bisa di sumbangkan ke kelompok tani yang ada di BMR,” tegasnya.
Adapun Wakil Ketua Pansus, Inggrid Sondakh menanyakan kepada Dinas Ketahanan Pangan Daerah, terkait persoalan pangan yang dihadapi di tahun 2024.
Mendengar hal itu, Plt Kadis Ketahanan Pangan Daerah, Frangky Tintingon, menjawab.
“Sulut daerah rawan gempa dan ada beberapa daerah yang rentan rawan pangan. Otomotif perlu dipersiapkan cadangan pangan, bukan cuman satu komoditi, melainkan II komoditi,” ucapnya.
“Kedua, terkait stabilisasi pasokan harga pangan. Kami telah mengusulkan kepada Bapak Sekprov (Sekretaris Provinsi) Sulut dan meminta dukungan dari bapak-Ibu dalam rangka stabilisasi pasokan harga pangan untuk menahan inflasi, dari Dinas pangan sendiri ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu gerakan pangan murah. Untuk tahun 2024, gerakan pangan murah ini mendapatkan dana dari DIS (dana insentif fiskal) yang saat itu sedikit terhambat, sehingga direalisasi juga tidak 100%, mengingat saat itu ada edaran dari Menteri dalam negeri (Kemendagri) untuk menunda, dikarenakan ada Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah),” ungkapnya.
Kata Kadis Franky, Dinas Ketahanan Pangan tetap melaksanakan kegiatan tersebut dengan waktu yang mepet, kemudian dimaksimalkan.
“Dan itu kami usulkan di anggaran induk, sehingga kami bisa mengadakan intervensi. Contoh baru-baru ini, terjadi kenaikan harga cabe, tepatnya hari raya idul fitri maupun natal. Melihat hal ini, langsung melakukan intervensi melalui bantuan fasilitasi distribusi pangan dengan mengambil cabe dari Makasar, mengingat harga saat itu hampir Rp. 200.000,” kata Kadis.
Lebih lanjut Kadis Franky menyampaikan, bahwa pihaknya menyubdisi angkutan pesawat melalui anggaran Badan Pangan dan menggunakan distributor untuk dijual dengan harga yang sama dengan daerah asal.
“Bahkan tahun kemarin kami menjual cabe itu hanya seharga Rp. 65.000, sehingga ini sangat berdampak dan berpengaruh, hal ini dilakukan untuk menekan adanya pengepul yang menaikan harga,” tuturnya.
“Untuk itu, kami mengusulkan dan meminta adanya kendaraan keliling. Selama ini, kami menyediakan tenda yang bekerja sama dengan Bank Indonesia, ke depannya kalau sudah punya kendaraan keliling, itu tinggal parkir buka dan langsung dijual kemasyarakatan dengan 10 komoditi, seperti beras, rica, bawah merah, bawang putih, gula, minyak, daging ayam, telur, dan masih banyak, ini sangat membantu,” terangnya.
Inggrid kembali bertanya, kalau misalnya kendaraan keliling ini, apakah membawah dampak yang signifikan? karena kalau seperti itu, berarti harus direkomendasikan.
Frangky menjawab, sangat berdampak karena mobile. “Kemudian kita memiliki kios pangan yang statis di daerah Pomorow yang menjual bahan pangan pokok, tapi kalau kendaraan mobile lebih baik, dikala ada isu kenaikan harga,” jelasnya.
“Kami ingin menyampaikan dengan dukungan APBN di Dinas Ketahanan Pangan terdapat petugas numerator untuk produsen dan konsumen yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota,” ucapnya.
Ia pun menambahkan berdasarkan dari petugas numerator, mereka sudah sejak pukul 7 pagi di pasar-pasar tradisional untuk memberikan intervensi.
(Advetorial)
